SAMARINDA – BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 bagi BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Jumat (30/10/2026). Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Google Meet dan diikuti oleh seluruh BAZNAS Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis Evaluasi Perencanaan Semester I Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2027 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan, evaluasi program, serta sinkronisasi pengelolaan zakat di tingkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan BAZNAS RI dan pembangunan nasional. Acara dibuka dengan sambutan Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Ahmad Nabhan. Dalam sambutannya, ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia mengajak seluruh jajaran BAZNAS di Kalimantan Timur untuk menjadikan evaluasi sebagai momentum perbaikan bersama. Hal-hal yang belum berjalan baik perlu diperbaiki, sementara capaian dan praktik yang sudah baik harus dipertahankan serta terus ditingkatkan. “Yang belum baik mari kita perbaiki. Apa yang sudah baik mari bersama kita pertahankan dan semakin lebih baik lagi. Jangan sampai hanya hitam di atas putih, tetapi perlu adanya tindak lanjut yang signifikan,” pesannya. Ahmad Nabhan juga menekankan bahwa dokumen perencanaan harus disusun selaras dengan kebijakan dan arah perencanaan BAZNAS RI, namun tetap mempertimbangkan kondisi serta kemampuan daerah. Dengan demikian, target dan program yang direncanakan dapat disusun secara realistis dan memungkinkan untuk direalisasikan. Ia turut mengajak seluruh pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya dan berdiskusi, serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, materi bimbingan teknis disampaikan oleh Syaidah, staf Direktorat Perencanaan dan Inovasi BAZNAS RI. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan tahapan Evaluasi Perencanaan Semester I Tahun 2026 sekaligus mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan zakat untuk tahun 2027. Dalam materi yang disampaikan, dijelaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan BAZNAS memiliki keterkaitan dengan siklus perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan BAZNAS disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Siklus tersebut mencakup penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), hingga Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Pada tingkat daerah, Renstra dan Renja BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi pedoman dalam menyusun program dan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan serta kebutuhan masing-masing wilayah. Penyusunan dokumen tersebut juga perlu memperhatikan keterkaitannya dengan dokumen pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN menjadi arah pembangunan jangka panjang Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Materi tersebut turut menjelaskan bahwa visi Indonesia 2045 diarahkan pada terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Arah pembangunan ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar Indonesia, perkembangan megatrend global, serta capaian pembangunan periode sebelumnya. Dalam konteks tersebut, zakat memiliki peran strategis sebagai bagian dari ekonomi dan keuangan sosial syariah. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, mengatasi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat diharapkan mampu memperkuat redistribusi ekonomi secara adil dan produktif. Dana zakat juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik serta mendukung program pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan sosial yang adil dan berbasis nilai keagamaan. Direktorat Perencanaan dan Inovasi BAZNAS RI memberikan sejumlah arahan yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di antaranya mengisi Form Evaluasi Perencanaan 2026 dan Form Perencanaan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2027. Selain itu, masing-masing BAZNAS diminta menyusun rancangan awal atau draf dokumen LK dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2027, dengan memprioritaskan penyusunan RKAT 2027 terlebih dahulu. Penyusunan tersebut perlu mengacu pada dokumen pendukung, meliputi Renstra, Renja, RKAT, petunjuk teknis, contoh dokumen yang telah terisi, serta target nasional tahun 2027. Dalam arahannya, BAZNAS RI juga menegaskan pentingnya pelaksanaan rapat pleno pimpinan sebelum Bimtek. Setiap bidang di lingkungan BAZNAS harus berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan, sementara bagian perencanaan bertindak sebagai koordinator proses penyusunannya. Dokumen perencanaan selanjutnya perlu dibahas dan disepakati bersama melalui rapat pleno yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua. Langkah ini diperlukan agar perencanaan yang disusun menjadi hasil kesepahaman bersama dan mencerminkan kebutuhan serta prioritas lembaga. Melalui kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis ini, BAZNAS Kaltim berharap seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi ant bidang, serta menyusun program dan anggaran tahun 2027 secara terarah, terukur, dan realistis. Dengan perencanaan yang matang, selaras dengan arah pembangunan nasional, serta didukung tindak lanjut yang nyata, pengelolaan zakat di Kalimantan Timur diharapkan semakin efektif dan akuntabel. Lebih dari itu, zakat diharapkan dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

KUTAI KARTANEGARA – BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket sanitasi kepada warga terdampak kebakaran di dua lokasi di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (29/10/2026). Bantuan tersebut disalurkan di RT 33 Kelurahan Melayu serta wilayah RT 26 dan RT 61 Kelurahan Loa Ipuh sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan pascakebakaran. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kaltim, Dr. H. Abdurrahman AR, M.A.P., bersama Wakil Ketua IV BAZNAS Kaltim, Achmad Suparno, S.H., M.H. Bantuan ini merupakan dukungan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan dan sanitasi warga, melengkapi bantuan bahan pangan yang telah diterima dari berbagai pihak. Wakil Ketua IV BAZNAS Kaltim, Achmad Suparno, menjelaskan bahwa bantuan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Berdasarkan informasi yang diterima, bantuan berupa sembako, termasuk beras dan bahan pangan lainnya, telah banyak disalurkan. Karena itu, BAZNAS Kaltim memberikan dukungan dalam bentuk paket sanitasi agar kebutuhan dasar lainnya juga dapat terpenuhi. “BAZNAS Kaltim membantu di dua titik lokasi kebakaran. Kami mendapatkan informasi bahwa bantuan sembako, beras, dan kebutuhan pangan lainnya sudah cukup banyak disalurkan. Oleh karena itu, BAZNAS Kaltim memberikan bantuan berupa paket sanitasi dengan total bantuan 22.989.500 untuk 112 kepala keluarga, di luar bantuan sembako yang telah tersedia,” jelas Achmad Suparno. Setiap paket sanitasi berisi handuk besar, sabun mandi cair, sampo, pasta gigi dan sikat gigi, sabun cuci cair atau bubuk, serta pewangi pakaian. Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan kebersihan pribadi dan keluarga selama menjalani masa pemulihan. Achmad Suparno juga berharap kolaborasi antara BAZNAS Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tim Penggerak PKK, dan berbagai pihak terkait dapat terus terjalin dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PKK, dan BAZNAS selalu terjalin untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur,” tambahnya. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Harum, turut hadir untuk memberikan dukungan moral kepada warga terdampak. Ia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan BAZNAS Kaltim dalam penyaluran bantuan dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dalam membantu masyarakat. Sarifah Suraidah Harum juga menguatkan warga agar tetap tabah menghadapi musibah dan tidak merasa sendiri dalam melewati masa sulit. “Bapak dan Ibu tidak sendirian. Kita akan bersama-sama melewati masa sulit ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat,” pesannya. Kunjungan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi warga serta memperkuat koordinasi antarpihak agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara bertahap. Di Kelurahan Melayu, kebakaran dilaporkan berdampak terhadap 75 kepala keluarga, dengan 35 rumah dan 277 jiwa terdampak. Sementara itu, kebakaran di wilayah RT 26 dan RT 61 Kelurahan Loa Ipuh mengakibatkan 11 rumah terbakar dan empat rumah lainnya terdampak. Peristiwa tersebut berdampak pada 19 kepala keluarga dan menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Ketua TP PKK Kabupaten Kutai Kartanegara, Andi Deezca Pravidhia Aulia, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian berbagai pihak terhadap warga terdampak. Menurutnya, kebersamaan dan dukungan lintas lembaga menjadi kekuatan penting bagi masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan dan menata kembali kehidupan mereka. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kutai Kartanegara terus melakukan pendampingan kepada warga, termasuk membantu pengurusan administrasi kependudukan, seperti surat-menyurat dan akta kelahiran. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan warga selama proses pemulihan pascakebakaran. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara, TP PKK Provinsi Kalimantan Timur, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Timur, Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP-PAUD) Kalimantan Timur, KORMI Kalimantan Timur, TP PKK Kabupaten Kutai Kartanegara, serta jajaran pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali menghadirkan program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Timur Tengah tahun 2026. Program ini ditujukan bagi 300 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan jenjang sarjana (S1) dan magister (S2) di delapan negara, yaitu Mesir, Libya, Maroko, Tunisia, Turki, Suriah, Yordania, dan Yaman. Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menyampaikan bahwa beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen BAZNAS dalam mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa Indonesia sekaligus menyiapkan generasi yang unggul, berakhlak, dan mampu bersaing di tingkat global untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui program tersebut, para penerima beasiswa akan memperoleh bantuan uang saku sebesar Rp1 juta per bulan selama maksimal dua tahun. Selain itu, BAZNAS menyediakan seragam pakaian dinas harian (PDH), pendampingan melalui kegiatan mentoring setiap bulan, serta dukungan pembiayaan untuk mengikuti kompetisi atau konferensi tertentu. Dalam peluncuran BCB Timur Tengah 2026 yang berlangsung di Kairo, Mesir, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BAZNAS TV pada Selasa (27/10/2026), Sodik menjelaskan bahwa program ini menargetkan penerima manfaat dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan beasiswa selama 24 bulan, BAZNAS RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.162.500.000. Anggaran tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan program bagi 300 mahasiswa penerima beasiswa. Pendaftaran BCB Timur Tengah 2026 dibuka pada 28 Oktober hingga 9 November 2026. Calon peserta dapat mempelajari petunjuk teknis serta mengunduh format dokumen persyaratan melalui tautan berikut: Petunjuk teknis dan dokumen persyaratan: https://bazna.as/JuknisBCBTimteng2026 Pendaftaran beasiswa: https://bazn.as/DaftarBCBTimteng2026 Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa yang berminat mengikuti program BCB Timur Tengah 2026 perlu memenuhi sejumlah ketentuan berikut: Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Berstatus sebagai mahasiswa aktif tingkat 1 hingga 4, yang dibuktikan dengan isbat qayyid atau surat keterangan aktif kuliah yang masih berlaku dari perguruan tinggi. Diutamakan mahasiswa jenjang S1, dengan kesempatan mendaftar yang juga terbuka bagi mahasiswa S2. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau pihak lain. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa. Memiliki prestasi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Memiliki hafalan Al-Qur’an. Menyerahkan seluruh dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Melalui Beasiswa Cendekia BAZNAS Timur Tengah 2026, BAZNAS berharap dapat memperluas akses dukungan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Program ini sekaligus menjadi salah satu upaya mendorong lahirnya generasi muda yang berintegritas, berprestasi, dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

JAKARTA – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) BAZNAS 2026 yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa–Rabu, 13–14 Oktober 2026. Mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pengelolaan zakat nasional, menyelaraskan program pusat dan daerah, serta mendorong optimalisasi potensi zakat bagi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran pimpinan BAZNAS Kaltim dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan. RAKORNAS BAZNAS 2026 diikuti oleh jajaran pimpinan BAZNAS RI serta pimpinan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Sejumlah pejabat negara turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, S.Sos., M.Si.; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.; Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf; Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si.; Menteri UMKM Maman Abdurrahman; serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E. Mr. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattar. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., bersama jajaran pimpinan BAZNAS RI. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pengelola zakat tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pembangunan sosial. Rangkaian kegiatan RAKORNAS pada Selasa, 13 Oktober 2026, diawali dengan registrasi peserta dan seremoni pembukaan. Agenda dilanjutkan dengan penayangan video serta penyerahan simbolis bantuan bencana di Nusa Tenggara Timur, penayangan video program bantuan bangsa Indonesia untuk rakyat Palestina, penyampaian taklimat Presiden untuk amil zakat Indonesia, serta Zakat Strategic Talks yang menghadirkan sejumlah menteri. Memasuki Rabu, 14 Oktober 2026, kegiatan dilanjutkan dengan Plenary Meeting Sesi I yang membahas bidang mobilisasi dan pengumpulan, pengawasan dan pengendalian, serta digitalisasi, keuangan, dan operasional. Agenda berikutnya adalah Zakat Strategic Talks yang menghadirkan Wakil Ketua DPR RI, Menteri Investasi dan Kepala Danantara, CEO Pusat Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Rangkaian kegiatan juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dilanjutkan dengan Plenary Meeting Sesi II yang membahas bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan, organisasi dan pembinaan daerah, serta riset, pengembangan, perencanaan dan inovasi. Pada sesi berikutnya, masing-masing BAZNAS provinsi menyampaikan laporan pengelolaan zakat di daerah. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno untuk menanggapi laporan BAZNAS se-Indonesia, pembacaan hasil RAKORNAS 2026, dan penutupan. Berbagai materi tersebut menjadi ruang bagi BAZNAS di tingkat daerah untuk memperoleh penguatan kebijakan, memperluas wawasan, serta menyelaraskan arah program dengan kebijakan pengelolaan zakat nasional. Hasil koordinasi diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Ahmad Nabhan, menyampaikan bahwa RAKORNAS menjadi salah satu wujud komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia. Menurutnya, forum ini memiliki peran strategis untuk menyatukan koordinasi antara program di tingkat pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan pengelolaan Sementara itu, Wakil Ketua IV BAZNAS Kaltim, Achmad Suparno, S.H., M.H., menilai RAKORNAS menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman mengenai posisi dan peran BAZNAS dalam ekosistem pemerintahan serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, BAZNAS memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi kemasyarakatan pada umumnya karena menjalankan fungsi pengelolaan zakat berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan dan memiliki hubungan koordinasi dengan pemerintah. Dukungan pemerintah daerah, termasuk dukungan operasional melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BAZNAS. “BAZNAS memiliki posisi dan peran yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS juga mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk dukungan operasional melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, sinergi antara BAZNAS dan pemerintah perlu terus diperkuat,” jelas Achmad Suparno. Ia menambahkan, potensi zakat di daerah masih sangat besar dan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara BAZNAS, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut penting agar program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan zakat. “Potensi zakat sangat besar. Karena itu, kita harus terus membangun sinergi. Ada ungkapan bahwa kantong kanan adalah APBD dan kantong kiri adalah BAZNAS. Ini menggambarkan bahwa pemerintah dan BAZNAS dapat saling melengkapi melalui peran dan mekanisme masing-masing. Tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat,” ungkapnya. Menurut Achmad, perbedaan mekanisme dalam pelaksanaan program tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja sama. Sebaliknya, koordinasi yang baik dapat membantu memastikan program pemerintah dan program BAZNAS saling mendukung, dengan tetap memperhatikan ketentuan, kewenangan, dan prinsip pengelolaan dana masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh lima pimpinan, yakni: Ketua: Drs. H. Ahmad Nabhan. Wakil Ketua I: H. Miswan Thahadi, S.Pd.I., M.Pd.I. Wakil Ketua II: Dr. H. Abdurrahman AR, M.Ap. Wakil Ketua III: H. Badrus Syamsi, S.Pd.I., M.E. Wakil Ketua IV: Achmad Suparno, S.H., M.H. Partisipasi seluruh pimpinan tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Kaltim untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS di daerah. Melalui RAKORNAS BAZNAS 2026, BAZNAS Kaltim berharap dapat membawa pulang berbagai masukan dan penguatan strategis untuk diterapkan dalam perencanaan program ke depan. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan antara BAZNAS, pemerintah daerah, muzaki, dan masyarakat, pengelolaan zakat di Kalimantan Timur diharapkan semakin produktif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat.

BALIKPAPAN – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Ahmad Nabhan, turut menghadiri agenda Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Layanan Satu Pintu Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (16/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Sakura RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tersebut merupakan kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur. Agenda ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya jajaran Polda Kaltim, rumah sakit, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, serta mitra terkait. Kehadiran BAZNAS Kaltim dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk terus mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Selama ini, BAZNAS Kaltim telah membangun sinergi dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur, termasuk RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk ikhtiar BAZNAS Kaltim dalam memperluas manfaat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua BAZNAS Kaltim, Drs. H. Ahmad Nabhan, menyampaikan bahwa meskipun BAZNAS Kaltim tidak menjadi pihak yang secara langsung menandatangani PKS pada agenda tersebut, BAZNAS tetap memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “BAZNAS Kaltim memang tidak secara langsung menjadi bagian dari PKS ini. Namun, kami tetap mendukung setiap program yang membawa kemaslahatan bagi umat, terlebih dalam hal penanganan korban kecelakaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Ahmad Nabhan. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi hal penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat ketika menghadapi kondisi darurat. “Selama ini BAZNAS Kaltim juga telah bersinergi dengan Dinas Kesehatan maupun rumah sakit dalam berbagai program kesehatan. Karena itu, kami tentu mendukung langkah-langkah yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Timur,” lanjutnya. Dalam agenda tersebut, Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, drg. Ahmad Jais, M.H., MARS, dalam laporannya menjelaskan bahwa layanan satu pintu tersebut dikembangkan melalui inovasi SI JAKA (Satu Pintu Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas). SI JAKA dirancang untuk mengintegrasikan proses pelayanan dan administrasi penjaminan korban kecelakaan lalu lintas. Sistem tersebut menjadi bagian dari ekosistem layanan yang mencakup petugas pelayanan Sahabat LAKA, Ruangan Bersama sebagai ruang layanan terpadu, serta aplikasi SI JAKA sebagai sistem pendukung pelayanan. Melalui sistem tersebut, proses yang sebelumnya membutuhkan koordinasi antarinstansi diupayakan menjadi lebih terintegrasi, mulai dari penerimaan korban, verifikasi data, penginputan ke sistem penjaminan, pelaporan hingga koordinasi dengan instansi terkait. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan juga ditetapkan sebagai rumah sakit percontohan atau pilot project dalam penerapan Layanan Satu Pintu Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Selanjutnya, penerapan layanan tersebut akan dikembangkan secara bertahap pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai hasil evaluasi dan kesiapan masing-masing rumah sakit. Menariknya, dalam pengembangan ke depan, pengelolaan aplikasi SI JAKA direncanakan melibatkan Tim Gabungan Pengelola Aplikasi yang terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, PT Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BAZNAS, serta rumah sakit pengguna aplikasi. Bagi BAZNAS Kaltim, keterlibatan tersebut menjadi bagian dari ruang sinergi antarlembaga dalam mendukung pelayanan publik, tanpa mengurangi peran dan kewenangan masing-masing lembaga. Ahmad Nabhan menegaskan bahwa BAZNAS Kaltim akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Prinsipnya, BAZNAS akan terus mendukung apa yang menjadi kemaslahatan umat. Apalagi jika program tersebut menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus diperkuat,” ungkapnya. Ia menambahkan, dukungan BAZNAS Kaltim terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan merata oleh masyarakat di Kalimantan Timur. “Harapan kami, berbagai bentuk kerja sama yang sudah terjalin dengan rumah sakit dan instansi terkait dapat terus berkembang. BAZNAS Kaltim ingin hadir sebagai mitra yang dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kemampuan lembaga,” tuturnya. Agenda penandatanganan PKS ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, para pejabat utama Polda Kaltim, kepala rumah sakit, kepala satuan lalu lintas, serta perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja dan mitra lainnya. Daftar undangan resmi juga mencantumkan pimpinan sejumlah rumah sakit pemerintah di Kalimantan Timur. Melalui kehadiran dan dukungan tersebut, BAZNAS Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam berbagai upaya kolaboratif yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan dan pelayanan sosial di Kalimantan Timur.

KUTAI BARAT – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola zakat di daerah melalui agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat. Kali ini, kegiatan menyasar Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang berlangsung di Kantor bupati Kubar ruang diklat, Kamis (09/07/2026). Hadir dalam agenda strategis tersebut, delegasi BAZNAS Kaltim yang terdiri dari Wakil Ketua I H. Miswan Thahadi, M.Pd.I, Wakil Ketua II Dr. H. Abdurrahman AR, M.A.P, dan Kepala Divisi Pengumpulan Muhammad Mulyono, S.H. Rombongan disambut hangat oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, H. Ali Sadikin SE asisten 1 bidang pemerintahan hukum dan kesra, Suwira Erpina,S.Pd M. M Kabag kesra, Kepala Dinas Sosial Adolfus S.Hut M.M. Dalam sambutannya, H. Ali sadikin S.E menekankan bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan daerah yang sangat krusial, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan kesejahteraan sosial. "Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyambut baik kegiatan ini. Ini bukan sekadar pengawasan formal, melainkan ruang pembinaan agar kinerja BAZNAS Kubar semakin profesional, transparan, dan akuntabel sesuai amanah syariat," ujar Ali Sadikin. Ia juga mendorong agar BAZNAS Kubar terus berinovasi dalam penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dari berbagai sektor, serta memastikan pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Kaltim, Dr. H. Abdurrahman AR, menegaskan bahwa peran BAZNAS melampaui batas-batas sektoral. Ia menjelaskan bahwa melalui pengelolaan dana Infak dan Sedekah, BAZNAS juga memiliki fungsi kemanusiaan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang keyakinan. "Contoh nyatanya, kita pernah menggelar khitanan massal yang juga diikuti peserta non-Muslim. Ini adalah wujud nilai kemanusiaan. Bantuan kami berikan berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan. Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, semangat gotong royong harus tetap dikedepankan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan," papar Abdurrahman. Sementara itu, Wakil Ketua I BAZNAS Kaltim, H. Miswan Thahadi, menyoroti pentingnya penerapan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai tolok ukur kinerja. Ia mengungkapkan bahwa IZN kini telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, yang menegaskan posisi strategis zakat dalam pembangunan nasional. "Seluruh BAZNAS kabupaten/kota di Kaltim sedang kami evaluasi. Tujuannya adalah memastikan tata kelola organisasi dan dampak program benar-benar dirasakan masyarakat. Mengingat potensi zakat di Kalimantan Timur yang mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, tugas kita bersama adalah mengoptimalkan penghimpunan yang saat ini baru berada di angka ratusan miliar," jelas Miswan. Miswan juga menambahkan pentingnya sinkronisasi program antara BAZNAS dan perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Sosial, serta Bagian Kesra. Menurutnya, koordinasi yang solid merupakan kunci untuk mengatasi kendala di lapangan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan ini ditutup dengan diskusi mendalam terkait penguatan regulasi operasional serta komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi antara BAZNAS dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang lebih luas.

SAMARINDA – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik melalui layanan yang transparan, tertib, dan mudah diakses masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan permohonan informasi publik secara digital melalui portal resmi PPID BAZNAS Kaltim. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kelembagaan, program, maupun pengelolaan informasi publik BAZNAS Kaltim dapat mengajukan permohonan melalui website ppidbaznas.kaltimprov.go.id. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan permintaan informasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor. Agar proses berjalan tertib, pemohon perlu memahami tahapan pengajuan, menyiapkan dokumen persyaratan sesuai kategori pemohon, serta mengikuti proses verifikasi dan pemberian informasi yang dilakukan petugas PPID. Empat Tahapan Pengajuan Permohonan Informasi Publik 1. Mengisi formulir permohonan secara online Pemohon dapat membuka portal PPID BAZNAS Kaltim dan memilih layanan permohonan informasi. Selanjutnya, pemohon mengisi data diri, menjelaskan informasi yang dibutuhkan, serta mengunggah dokumen persyaratan melalui formulir yang tersedia. 2. Menyiapkan dokumen persyaratan Berdasarkan petunjuk layanan digital, dokumen diunggah dalam format PDF atau gambar dengan ukuran maksimal 5 MB. Untuk kategori perorangan, dokumen yang perlu disiapkan meliputi: Identitas diri berupa KTP, SIM, atau paspor. Surat pengantar dari instansi atau kampus. Proposal penelitian, khusus untuk permohonan riset. Daftar pertanyaan, khusus untuk permohonan wawancara. Sementara itu, untuk kategori lembaga atau badan hukum, dokumen yang tercantum dalam petunjuk layanan meliputi: KTP pimpinan lembaga. Akta pendirian atau SK Kemenkumham. Surat permohonan resmi dari instansi. Proposal atau rencana penggunaan informasi. Pemohon perlu menyesuaikan dokumen yang diunggah dengan kategori dan tujuan permohonan yang diajukan. 3. Menunggu verifikasi dan proses permohonan Setelah formulir dikirim, sistem memberikan nomor tiket permohonan secara otomatis. Nomor tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk memantau atau menanyakan perkembangan permohonan. Petugas PPID kemudian melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dengan target maksimal tiga hari kerja sebagaimana tercantum pada petunjuk layanan digital. Status permohonan, termasuk diterima atau ditolak, diinformasikan melalui email atau WhatsApp yang telah didaftarkan. Apabila terdapat kekurangan dokumen atau persyaratan, pemohon perlu mengikuti arahan petugas agar proses dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 4. Menerima informasi yang disetujui Apabila permohonan disetujui, informasi disampaikan dalam kurun waktu 10 hari kerja sesuai keterangan pada petunjuk layanan digital. Bentuk penyampaian informasi dapat berupa: Salinan digital atau softcopy melalui tautan unduh yang aman. Jadwal wawancara daring bagi pemohon yang memilih metode wawancara. Salinan fisik apabila diminta, dengan biaya penggandaan ditanggung pemohon sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian informasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemrosesan permohonan dan ketentuan keterbukaan informasi publik. Layanan Langsung dan Kanal Informasi Lainnya Selain melalui formulir digital, masyarakat dapat memanfaatkan layanan langsung di kantor PPID BAZNAS Kaltim maupun menghubungi petugas melalui surat elektronik resmi di [email protected]. PPID BAZNAS Kaltim juga menyediakan fitur aksesibilitas pada website untuk membantu pengguna menyesuaikan tampilan halaman sesuai kebutuhan. Masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital dapat meminta bantuan petugas pelayanan. Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Achmad Suparno, S.H., M.H., selaku PPID BAZNAS Kaltim, menyampaikan bahwa penyediaan layanan digital merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. “Melalui layanan permohonan informasi publik secara digital, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan permintaan informasi secara tertib dan transparan. Kami juga terus mendorong petugas PPID untuk memberikan pelayanan yang responsif, memastikan setiap permohonan tercatat, serta memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur dan kelengkapan persyaratan menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran proses pelayanan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau membaca petunjuk pengajuan dengan cermat dan menyimpan nomor tiket permohonan setelah formulir dikirimkan. Mendorong Keterbukaan Informasi yang Akuntabel PPID BAZNAS Kaltim mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi yang tersedia serta berpartisipasi memberikan kritik dan saran demi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Melalui penyediaan layanan digital, pencatatan permohonan, verifikasi administrasi, dan mekanisme penyampaian informasi yang jelas, BAZNAS Kaltim berupaya memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendukung tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Masyarakat dapat mengakses layanan dan mengajukan permohonan informasi melalui: Website: https://ppidbaznas.kaltimprov.go.id Email: [email protected] Kantor: Gedung BAZNAS Kaltim, Jalan Harmonika No. 1A, Samarinda, Kalimantan Timur.

Secara etimologi, kata fitrah merujuk pada kesucian asal kejadian manusia atau pembawaan fitrah yang suci sejak lahir. Dalam terminologi syariat Islam, zakat fitrah (disebut pula zakat an-nafs atau zakat jiwa) adalah kewajiban zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim—baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, merdeka maupun hamba—pada bulan suci Ramadan hingga menjelang pelaksanaan salat Idulfitri. Landasan syariat zakat fitrah ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebagai sarana penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor (thuhrah li ash-sha'im), sekaligus instrumen jaminan pangan bagi fakir miskin (thu'mah li al-masakin). Kewajiban ini memastikan kebahagiaan hari raya dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan umat tanpa ada yang terpinggirkan. Ketentuan Kadar, Bentuk Makanan Pokok, dan Batasan Waktu Besaran zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah 1 sha' makanan pokok daerah setempat (setara 2,5 kg atau 3,5 liter beras). Menurut fatwa MUI dan regulasi BAZNAS, penunaian zakat fitrah juga diperbolehkan dikonversikan dalam bentuk uang tunai yang setara dengan harga beras yang lazim dikonsumsi muzaki. Syarat Wajib zakat fitrah diantaranya beragama Islam, menjumpai sebagian waktu Ramadan dan terbenamnya matahari menuju malam 1 Syawal, serta memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya pada malam hari raya. Waktu mubah (awal Ramadan), waktu wajib (terbenamnya matahari di akhir Ramadan), waktu afdhal (pagi hari sebelum salat Idulfitri), dan waktu makruh/haram (bila disalurkan setelah salat Idulfitri tanpa udzur syar'i, yang dinilai sebagai sedekah biasa). Panduan Praktis dan Tata Cara Menunaikan Zakat Fitrah 1. Menghitung Jumlah Jiwa & Menyiapkan Makanan/Uang: Hitung seluruh tanggungan keluarga yang nafkahnya di bawah tanggung jawab muzaki dan siapkan beras/konversi nilai uang sesuai standar yang berlaku. 2. Melafazkan Niat: Membaca niat tulus lillahi ta'ala, baik untuk diri sendiri, pasangan, anak-anak, maupun sekeluarga. 3. Menyalurkan Melalui Amil Terpercaya: Menyalurkan melalui amil resmi seperti BAZNAS menjamin pendataan mustahik valid, distribusi logistik teratur, dan tepat sasaran sebelum pelaksanaan salat Idulfitri.-------------------------------- Tunaikan kewajiban zakat fitrah Anda sekarang juga melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur. Mari berbagi kebahagiaan di hari raya dan ulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zakat aman, ibadah tenang, sesama pun senang.

Secara terminologi fiqih kontemporer, zakat penghasilan (dikenal pula sebagai zakat profesi atau zakat al-mal al-mustafad) adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan, gaji, honorarium, dividen, jasa keahlian, atau perolehan hasil usaha halal lainnya yang didapatkan seorang muslim secara rutin maupun berkala, setelah memenuhi ambang batas minimal (nisab). Landasan pensyariatan zakat profesi berakar dari perintah umum Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267: 'Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.' Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 serta regulasi Peraturan BAZNAS menegaskan bahwa setiap penghasilan halal wajib ditunaikan zakatnya sebagai wujud syukur atas rezeki, penyucian harta dari hak kaum dhuafa, serta instrumen pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Batasan Nisab, Kadar Zakat, dan Metode Perhitungan Ketentuan pengeluaran zakat penghasilan dianalogikan (qiyas) dengan zakat emas perak untuk besaran kadar dan nisabnya, serta dianalogikan dengan zakat pertanian untuk waktu penunaiannya (dikeluarkan saat menerima hasil tanpa menunggu haul satu tahun): Ambang Batas Nisab: Nisab tahunan setara 85 gram emas murni. Dalam penunaian bulanan, nisab dihitung proporsional yakni senilai harga 85 gram emas dibagi 12 bulan (berdasarkan SK Ketua BAZNAS terkini). Kadar zakat penghasilan yang wajib ditunaikan adalah 2,5%. Dihitung secara bruto (2,5% langsung dari total penerimaan sebelum pengeluaran pribadi) yang lebih utama dan berhati-hati (ihtiyath), atau secara neto (setelah dikurangi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, dan cicilan kebutuhan asasi). Panduan Menunaikan Zakat Penghasilan 1. Cek Batas Nisab Bulanan: Pastikan total pemasukan bulan berjalan telah mencapai nilai standar nisab per bulan sesuai ketetapan BAZNAS. 2. Melafazkan Niat yang Tulus: Membaca niat lillahi ta'ala guna menyucikan penghasilan dan mengharap berkah rezeki yang berlimpah. 3. Salurkan Melalui Amil Resmi atau UPZ: Tunaikan melalui transfer digital rekening resmi BAZNAS, autodebit perbankan, atau payroll UPZ instansi agar tercatat sah dan mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) resmi sebagai pengurang pajak (PKP)._________________________________ Tunaikan zakat penghasilan Anda secara praktis melalui Layanan Zakat Digital BAZNAS Kaltim (QRIS / Rekening Resmi BAZNAS Kaltim) atau melalui loket Kantor Layanan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Dapatkan BSZ (Bukti Setor Zakat) resmi sebagai pengurang pajak, bersihkan harta, dan semai keberkahan.