WhatsApp Icon

BAZNAS Kaltim Ikuti Kelas Hukum Nasional, Perkuat Mitigasi Risiko Hukum melalui Tata Kelola Kearsipan

16/11/2026  |  Penulis: Humas BAZNAS Kaltim

Bagikan:URL telah tercopy
BAZNAS Kaltim Ikuti Kelas Hukum Nasional, Perkuat Mitigasi Risiko Hukum melalui Tata Kelola Kearsipan

Foto: Humas BAZNAS Kaltim

SAMARINDA – BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur turut mengikuti Kelas Hukum BAZNAS Volume VII bertema “Mitigasi Risiko Hukum dalam Pengelolaan Zakat” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta dari perwakilan BAZNAS Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia, sebagai upaya memperkuat pemahaman amil terhadap pentingnya pengelolaan arsip dan retensi dokumen dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah risiko hukum.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua BAZNAS RI, Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, yang menyampaikan pentingnya penerapan tata kelola kearsipan sesuai regulasi. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, BAZNAS wajib menjalankan ketentuan kearsipan dan tata naskah dinas yang berlaku, termasuk Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Selain itu, pengelolaan arsip juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, serta Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021.

“Pengelolaan arsip jangan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan. Kedisiplinan dalam mengelola dan menyimpan dokumen harus dibangun sejak awal. Kita perlu terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi agar setiap proses pengelolaan zakat memiliki bukti administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan kearsipan harus beradaptasi dengan keamanan digital, termasuk memastikan arsip elektronik dan dokumen transaksi zakat tetap terjaga.

Materi utama disampaikan oleh Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rio Admiral Parikesit, S.H., M.H., dengan moderator Taris, S.E.I., M.M., Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI. Dalam pemaparannya, Rio menjelaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti yang autentik, utuh, dan dapat dipercaya, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Ia juga menguraikan sejumlah pola risiko hukum yang dapat muncul akibat lemahnya pengelolaan arsip, seperti keputusan tanpa dasar tertulis, transaksi yang tidak memiliki bukti memadai, kelayakan mustahik yang tidak terdokumentasi, arsip yang musnah sebelum waktunya, hingga kebocoran informasi kepada pihak yang tidak berhak.

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai siklus arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Penataan arsip juga harus memperhatikan klasifikasi, hak akses, keamanan informasi, serta jadwal retensi arsip (JRA). Pemusnahan dokumen tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur dan persetujuan sesuai ketentuan. Arsip yang masih berkaitan dengan pemeriksaan atau proses hukum wajib ditahan meskipun masa retensinya telah berakhir.

Sejalan dengan materi tersebut, BAZNAS Kaltim terus memperkuat tata kelola administrasi dan kearsipan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal lembaga. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 2025. Keberadaan PPID tidak hanya mendukung pelayanan informasi publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan, klasifikasi, dan pengendalian dokumen agar informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dikelola secara tertib, cepat, dan tepat.

Wakil Ketua IV BAZNAS Kaltim Bidang Administrasi, SDM, dan Umum, Achmad Suparno, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengelolaan data dan dokumen di lingkungan BAZNAS Kaltim telah dikelompokkan berdasarkan empat bidang, yakni Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, serta Bidang Administrasi, SDM, dan Umum. Melalui PPID, dibentuk tim yang turut melakukan pemutakhiran data, mengidentifikasi dokumen yang perlu diarsipkan, menentukan masa retensi, serta memilah informasi yang terbuka dan dikecualikan untuk publik.

“Pengelolaan arsip di BAZNAS Kaltim harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui PPID, kami melakukan penataan dan klasifikasi informasi agar dokumen setiap bidang dapat dikelola dengan baik, termasuk menentukan informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjamin hak masyarakat atas informasi sekaligus menjaga keamanan dokumen lembaga,” jelas Achmad.

Ia menambahkan, pengelolaan arsip yang tertib merupakan bagian penting dari mitigasi risiko penyalahgunaan dokumen maupun persoalan hukum dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya bukti administrasi yang lengkap, klasifikasi informasi yang jelas, serta penerapan retensi dokumen sesuai ketentuan, setiap proses pengelolaan ZIS diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui keikutsertaan dalam Kelas Hukum BAZNAS Volume VII, BAZNAS Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperkuat sistem kearsipan, dan mengoptimalkan fungsi PPID. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapan lembaga dalam menghadapi audit dan pemeriksaan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Bagikan:URL telah tercopy

Berita Lainnya

Info Rekening Zakat

Info Rekening Zakat

Tunaikan zakat Anda melalui rekening resmi BAZNAS Prov. Kalimantan Timur.

Lihat Daftar Rekening →