Tingkatkan Kualitas Tata Kelola ZIS, BAZNAS Kaltim Evaluasi Kapasitas Pengelolaan Zakat di Kubar

KUTAI BARAT – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola zakat di daerah melalui agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat. Kali ini, kegiatan menyasar Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang berlangsung di Kantor bupati Kubar ruang diklat, Kamis (09/07/2026).

Hadir dalam agenda strategis tersebut, delegasi BAZNAS Kaltim yang terdiri dari Wakil Ketua I H. Miswan Thahadi, M.Pd.I, Wakil Ketua II Dr. H. Abdurrahman AR, M.A.P, dan Kepala Divisi Pengumpulan Muhammad Mulyono, S.H. Rombongan disambut hangat oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, H. Ali Sadikin SE asisten 1 bidang pemerintahan hukum dan kesra, Suwira Erpina,S.Pd M. M Kabag kesra, Kepala Dinas Sosial Adolfus S.Hut M.M. 

Dalam sambutannya, H. Ali sadikin S.E menekankan bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan daerah yang sangat krusial, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan kesejahteraan sosial.

"Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyambut baik kegiatan ini. Ini bukan sekadar pengawasan formal, melainkan ruang pembinaan agar kinerja BAZNAS Kubar semakin profesional, transparan, dan akuntabel sesuai amanah syariat," ujar Ali Sadikin. 

Ia juga mendorong agar BAZNAS Kubar terus berinovasi dalam penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dari berbagai sektor, serta memastikan pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Kaltim, Dr. H. Abdurrahman AR, menegaskan bahwa peran BAZNAS melampaui batas-batas sektoral. Ia menjelaskan bahwa melalui pengelolaan dana Infak dan Sedekah, BAZNAS juga memiliki fungsi kemanusiaan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang keyakinan.

"Contoh nyatanya, kita pernah menggelar khitanan massal yang juga diikuti peserta non-Muslim. Ini adalah wujud nilai kemanusiaan. Bantuan kami berikan berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan. Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, semangat gotong royong harus tetap dikedepankan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan," papar Abdurrahman.

Sementara itu, Wakil Ketua I BAZNAS Kaltim, H. Miswan Thahadi, menyoroti pentingnya penerapan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai tolok ukur kinerja. Ia mengungkapkan bahwa IZN kini telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, yang menegaskan posisi strategis zakat dalam pembangunan nasional.

"Seluruh BAZNAS kabupaten/kota di Kaltim sedang kami evaluasi. Tujuannya adalah memastikan tata kelola organisasi dan dampak program benar-benar dirasakan masyarakat. Mengingat potensi zakat di Kalimantan Timur yang mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, tugas kita bersama adalah mengoptimalkan penghimpunan yang saat ini baru berada di angka ratusan miliar," jelas Miswan.

Miswan juga menambahkan pentingnya sinkronisasi program antara BAZNAS dan perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Sosial, serta Bagian Kesra. Menurutnya, koordinasi yang solid merupakan kunci untuk mengatasi kendala di lapangan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan ini ditutup dengan diskusi mendalam terkait penguatan regulasi operasional serta komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi antara BAZNAS dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang lebih luas.