SAMARINDA – BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur salurkan bantuan untuk Khairil, seorang anak dari keluarga perantau asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tengah berjuang melewati masa kritis di ruang ICU, Senin (13/04/2026).

Khairil dilarikan ke rumah sakit setelah tidak sengaja meminum cairan obat rumput. Kejadian tragis tersebut mengakibatkan luka serius dan pembengkakan pada bagian kerongkongan serta tenggorokan dalam, sehingga memerlukan perawatan intensif jangka panjang.

Orang tua Khairil, Bapak Nasarudin, menuturkan bahwa dirinya baru menetap beberapa bulan di Kalimantan Timur sebagai buruh kebun. Keterbatasan administrasi menjadi kendala utama saat ia berupaya mencari bantuan ke Dinas Sosial sebelumnya, karena belum memiliki KTP dan KK domisili Kalimantan Timur..

Merespons aduan tersebut, BAZNAS Kaltim segera melakukan verifikasi dan memberikan bantuan biaya pengobatan guna melunasi tunggakan serta memastikan Khairil tetap mendapatkan tindakan medis yang diperlukan.

Ketua BAZNAS Kaltim menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk implementasi dari program Kaltim Sehat. Meski terdapat kendala administrasi kependudukan, aspek keselamatan nyawa tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan darurat.

"Zakat, infak, dan sedekah yang ditunaikan oleh para muzaki inilah yang menjadi jembatan penyelamat bagi saudara-saudara kita yang kesulitan seperti Bapak Nasarudin. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan ananda Khairil bisa segera pulih," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Khairil masih dalam pemantauan medis secara intensif. BAZNAS Kaltim mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kesembuhan Khairil dan terus mendukung gerakan zakat agar lebih banyak jiwa yang dapat terbantu.

SAMARINDA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur secara aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Pemberdayaan Zakat & Wakaf Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI ini dilangsungkan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (14/04/2026).

Wakil Ketua II BAZNAS Kaltim, Dr. H. Abdurrahman AR, M.AP, hadir langsung memberikan pandangan strategis guna memastikan program nasional ini dapat terimplementasi dengan baik di wilayah Kalimantan Timur. Beliau menyoroti tiga aspek utama sebagai acuan daerah: tahapan koordinasi, pelaksana program, dan pemetaan wilayah.

Tahapan Koordinasi dan Target Program mengacu pada rencana strategis yang menargetkan peningkatan kesejahteraan melalui dana sosial keagamaan. Target kinerja untuk tahun 2026 mencakup: Penyaluran manfaat bagi sekitar 700.800 jiwa penduduk miskin Islam (3% dari total nasional), dan Target kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf sebesar 12,00%.

Siapa Pelaksana Program? (Skema Kolaborasi) Implementasi program 2026 mengedepankan sinergi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui pembagian titik lokasi kolaborasi. Skema kontribusi yang disiapkan meliputi: BAZNAS: Target 1.000 titik secara nasional, di mana BAZNAS Provinsi (termasuk Kaltim) diharapkan berkontribusi pada 170 titik. LAZ: Target 1.000 titik, dengan kontribusi LAZ Provinsi sebanyak 210 titik. Program Khusus: Pengembangan program "Kampung Zakat" yang mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan ekoteologi.

Daerah Terprogram dan Fokus Pemberdayaan Fokus utama program tahun 2026 meliputi finalisasi usulan titik lokasi di daerah-daerah strategis. Di Kalimantan Timur, koordinasi mencakup seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota mulai dari Balikpapan, Samarinda, hingga wilayah perbatasan seperti Mahakam Ulu. Selain Kampung Zakat, program unggulan lainnya yang menjadi sorotan adalah: BeZakat (Beasiswa Zakat Indonesia): Beasiswa sarjana S1 full funded untuk 8 semester bagi mustahik (fakir, miskin, sabilillah) yang lulus di PTN/PTKIN terpilih. Pemberdayaan Ekonomi: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan kriteria prioritas bagi kepala keluarga dengan tanggungan usia sekolah dan mustahik yang memiliki keterbatasan akses perbankan.

"Kejelasan mengenai siapa melakukan apa dan di daerah mana sangat penting agar BAZNAS Kaltim dapat menyusun rencana tindak lanjut yang konkret. Kami ingin memastikan partisipasi aktif daerah mampu mengakselerasi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal," tegas Dr. H. Abdurrahman dalam diskusi tersebut.

Rapat ini menjadi pijakan bagi BAZNAS Kaltim untuk mensinkronkan data dan menetapkan lokasi kolaborasi guna menyongsong tahun 2026 yang lebih berdampak bagi umat

JAKARTA – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen terus memperkuat koordinasi antara daerah dan pusat guna memastikan optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Ketua BAZNAS Kaltim, Drs. H. Ahmad Nabhan, bersama Wakil Ketua III, H. Badrus Syamsi, S.Pd.I., M.E., dalam mendampingi jajaran pimpinan baru BAZNAS Kabupaten Berau melakukan audiensi strategis ke Kantor BAZNAS RI, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).

Rombongan dari Kalimantan Timur diterima langsung oleh Wakil Ketua BAZNAS RI, Dr. KH. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., didampingi Pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, M.A., serta Deputi II BAZNAS RI, Dr. KH. M. Imdadun Rahmat, M.Si. Pertemuan yang berlangsung hangat di Ruang Meeting Ketua Lantai 2 ini memfokuskan pembahasan pada legalitas dan status kepemilikan aset Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Berau.

Ketua BAZNAS Kaltim, Drs. H. Ahmad Nabhan, menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan langkah penting untuk memastikan program-program unggulan di daerah memiliki payung hukum dan manajemen aset yang kuat. 

> "Kami hadir untuk memastikan sinergi antara BAZNAS RI, Provinsi, dan Kabupaten berjalan selaras. RSB Berau adalah aset luar biasa bagi umat di Kalimantan Timur, sehingga kejelasan status kepemilikan dan tata kelolanya sangat krusial agar manfaatnya bagi para mustahik dapat terus berlanjut secara profesional dan berkelanjutan," ujar Ahmad Nabhan.

RSB Berau bukan sekadar fasilitas kesehatan biasa. Pembangunannya yang dimulai sejak 2019 merupakan buah kolaborasi nyata antara BAZNAS RI, BAZNAS Kaltim, BAZNAS Berau, Pemerintah Kabupaten Berau, serta PT Berau Coal. Sejak dilakukan soft opening pada 27 Juli 2024 lalu di Jl. SA Maulana, Tanjung Redeb, RSB ini telah mencatatkan sejarah sebagai Rumah Sehat BAZNAS terbesar di Indonesia dan yang pertama di Pulau Kalimantan.

Fasilitas yang tersedia sangat lengkap, meliputi layanan UGD, dokter umum dan spesialis, rawat inap, farmasi, laboratorium, hingga layanan ambulans dan edukasi kesehatan. Seluruh layanan tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu (mustahik).

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua III BAZNAS Kaltim, H. Badrus Syamsi, S.Pd.I., M.E., menambahkan bahwa pertemuan ini juga menjadi momentum silaturahmi bagi pimpinan baru BAZNAS Berau. "Dengan kepemimpinan yang baru di Berau, kami ingin memperkuat koordinasi agar pengelolaan ZIS di Kalimantan Timur, khususnya di Berau, semakin optimal. RSB Berau adalah bukti nyata bahwa zakat dapat dikelola menjadi program produktif di bidang kesehatan yang inklusif," ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir jajaran internal BAZNAS RI untuk memberikan masukan teknis, di antaranya Direktur Pendistribusian Ahmad Fikri, S.Pd., M.Pd., Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan Mulya Dwi Hartanto, Kepala Bagian URT dan Manajemen Aset Atika Astuti, serta perwakilan Divisi Kesehatan Siti Masturoh.

Sementara dari jajaran BAZNAS Berau, hadir Ketua BAZNAS Berau Ir. H. Muhammad Gazali, S.IP., M.M., bersama Wakil Ketua II Jul Amri Putra, S.Pd., dan Wakil Ketua IV Suparman, S.Pkp., M.Ap.

SAMARINDA – Sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Acara yang diikuti oleh perwakilan BAZNAS dari 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur ini berlangsung di Ruang Rapat BAZNAS Kaltim, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kaltim Drs. H. Ahmad Nabhan menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan instrumen vital untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust).

"BAZNAS adalah lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang bersifat sangat sensitif. Tanpa transparansi, mustahil kita bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari muzaki. Melalui penguatan PPID ini, kita menargetkan seluruh BAZNAS se-Kaltim mampu bertransformasi menjadi lembaga dengan kualifikasi 'Informatif'," tegas Ahmad Nabhan saat membuka acara.

Untuk memberikan pemahaman mendalam, BAZNAS Kaltim menghadirkan tiga pakar dari Komisi Informasi Kaltim sebagai pemateri. Hajaturamsyah, S.Hut., M.M. Wakil Ketua KI Kaltim, Juraidah, S.P., M.AP. Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik dan Wesley L. Hutasoit, S.Sos., M.SP. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola.

Materi yang disampaikan meliputi urgensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), hingga aspek teknis pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Salah satu agenda utama dalam Bimtek ini adalah sesi praktik pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) untuk persiapan monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2026. Para peserta dibimbing langsung dalam melakukan simulasi pengisian e-monev yang mencakup enam indikator besar, yaitu:

* Informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

* Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

* Standar pelayanan informasi publik.

* Ketersediaan sarana dan prasarana.

* Digitalisasi melalui media sosial dan website.

* Komitmen organisasi dan dukungan anggaran PPID.

Semangat kolaborasi terlihat dari kehadiran perwakilan tim PPID dari 10 Kabupaten/Kota, mulai dari Berau hingga Mahakam Ulu. Dengan total peserta yang hadir, kegiatan ini diharapkan menghasilkan keseragaman standar layanan informasi di seluruh tingkatan BAZNAS se-Kaltim.

Wakil Ketua III BAZNAS Kaltim, H. Badrus Syamsi, menambahkan bahwa tindak lanjut dari Bimtek ini adalah pendampingan intensif bagi daerah agar setiap BAZNAS kabupaten/kota segera menetapkan SK PPID dan mengalokasikan anggaran khusus untuk keterbukaan informasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana umat yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik melalui kanal-kanal digital yang kita miliki," pungkasnya.

SAMARINDA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat komitmennya dalam keterbukaan informasi publik melalui langkah strategis digitalisasi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama pembangunan Website Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) bersama ZETA (Zenith Engineering & Tech Alliance) pada Rabu (18/03/2026).

Dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Kaltim, Drs. H. Ahmad Nabhan, Wakil Ketua III Bidang Keuangan, Pelaporan, dan Amil, H. Badrus Syamsi, S.Pd.I, M.E, serta Direktur Pelaksana, Munawarah, S.Sos.I.

Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sistem digital yang komprehensif, mencakup pelayanan informasi secara daring, pengelolaan konten yang edukatif, serta pengembangan infrastruktur digital lembaga yang lebih modern dan akuntabel.

Wakil Ketua III BAZNAS Kaltim, H. Badrus Syamsi, S.Pd.I, M.E menjelaskan bahwa keberadaan website PPID yang mumpuni merupakan instrumen vital dalam mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat di era digital.

"Layanan PPID secara online ini adalah kunci. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik melalui pengelolaan data yang profesional. Target kami jelas, tahun ini BAZNAS Kaltim harus meraih predikat Informatif," ujar Badrus Syamsi.

Optimisme ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) menempatkan BAZNAS Kaltim pada kategori "Menuju Informatif". Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan standar keterbukaan informasi lembaga akan meningkat signifikan.

Selain penguatan di tingkat provinsi, BAZNAS Kaltim juga berharap langkah ini menjadi stimulus bagi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Timur.

"Kami mendorong BAZNAS daerah untuk memaksimalkan hal yang sama. Minimal, semua bisa mencapai kategori 'Menuju Informatif' dalam pengelolaan informasi dan data," tambahnya.

Langkah digitalisasi ini juga ditegaskan sebagai manifestasi dari implementasi prinsip 3A yang menjadi ruh pengelolaan zakat di Indonesia.

"Transparansi ini adalah bagian dari upaya kita untuk tetap teguh pada prinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Masyarakat harus tahu bagaimana dana umat dikelola dan didistribusikan secara transparan," tutupnya.

Melalui kemitraan dengan ZETA, website PPID BAZNAS Kaltim diharapkan dapat segera beroperasi penuh untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data, laporan keuangan, hingga program-program pemberdayaan secara cepat dan akurat.